Pansus Haji DPR Beri 5 Rekomendasi untuk Ibadah Haji, Minta Negara Perkuat Pengawasan
JAKARTA, Harpi News.Com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah setelah melakukan penyelidikan terhadap berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.
Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Senin (30/9/2024).
"Untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak," ujar Nusron. Baca juga: Pansus Haji Sarankan Prabowo Cari Menag yang Bersih dan Kredibel Urus Haji Nusron mengungkapkan beberapa poin penting dalam rekomendasi.
Pertama, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Peluit Sayup Suksesi Ketua Mahkamah Agung Revisi ini diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi kekinian dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
Kedua, Pansus merekomendasikan perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama untuk ibadah haji khusus dan pengalokasian kuota tambahan. "Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik," tegas Nusron.
Ketiga, Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kontrol oleh negara dalam pelaksanaan ibadah haji. "Pansus merekomendasikan agar peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan," katanya.
Keempat, Pansus Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP, agar lebih detail dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Jika diperlukan, tindak lanjut dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
Kelima, Nusron juga mengharapkan agar pemerintah mendatang dapat mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelum menyampaikan rekomendasi, Nusron menjelaskan
bahwa Pansus Haji DPR RI telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan
dari saksi-saksi yang berasal dari unsur regulator dan operator di Kementerian
Agama. Pansus juga melakukan kunjungan lapangan di dalam dan luar negeri dari
19 Agustus hingga 24 September 2024.