Wapres Makruf Amin usulkan reaktivasi komunikasi bahas Laut China Selatan
Vientiane, Laos (HARPI NEWS.COM) - Wakil Presiden RI
Ma'ruf Amin mengusulkan reaktivasi komunikasi langsung antarpejabat tinggi
ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna membahas situasi di Laut China
Selatan yang masih dalam ketegangan.
"Saya mengusulkan reaktivasi jalur komunikasi langsung antarpejabat tinggi
ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok yang disepakati sejak 2016 untuk mencegah
insiden di Laut China Selatan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam pertemuan
tingkat tinggi ASEAN-RRT sebagai rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos,
Kamis.
Wapres mengatakan bahwa konflik di Laut China Selatan akan berdampak pada
kawasan Asia Tenggara dan dunia.
Untuk itu, Wapres mengajak agar negara anggota ASEAN dan Tiongkok dapat
menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dengan menghormati hukum
internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diadopsi
pada tahun 1982.
Wapres juga memandang penting penyelesaian Kode Tata Perilaku (Code of Conduct)
antara ASEAN-RRT pada tahun 2026.
Adapun isu ketegangan di Laut China Selatan menjadi salah satu topik dalam
rangkaian KTT Ke-45 ASEAN di Laos, selain juga membahas krisis di Myanmar dan
konflik di jalur Gaza.
Terkait dengan situasi di Laut China Selatan, yang menjadi sangat tegang
belakangan ini di tengah sengketa teritorial antara Tiongkok-Vietnam dan
Tiongkok-Filipina, para pemimpin ASEAN memanggil para pihak untuk menjalankan
norma hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Maritim Tahun 1982.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada tanggal 19 Agustus 2024, beberapa
kapal Tiongkok dan Filipina juga bertabrakan di sekitar kawasan tersebut.
Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan bahwa tindakan
kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Beting Sabina mengakibatkan tabrakan
yang menyebabkan kerusakan di dua kapal penjaga pantai Filipina.
Namun, juru bicara penjaga pantai Tiongkok Geng Yu menyebutkan dua kapal
penjaga pantai Filipina secara ilegal menerobos perairan Xianbin Reef.
Tabrakan lain terjadi pada tanggal 25 Agustus 2024 dan kedua pihak lagi-lagi
saling menyalahkan satu sama lain. Tiongkok dianggap menghalangi dua kapal
Filipina yang menjalankan "misi kemanusiaan" untuk mengirimkan suplai
logistik ke Teresa Magbuana, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang
dikerahkan ke Sabina Shoal beberapa bulan lalu.
Pemerintah RRT mengeklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas
kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan, terdiri
atas Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao, dan Nansha Qundao
serta perairan di sekitarnya.