Buka rapat pleno KKIP, soroti kemandirian industri pertahanan, Wamenhan
Jakarta (HARPI NEWS.COM) - Wakil Menteri Pertahanan
(Wamenhan) M Herindra membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan
(KKIP) 2024 yang menyoroti kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Di hadapan perwakilan beberapa kementerian, industri pertahanan BUMN dan
swasta, pejabat TNI, Bakamla, Polri, dan Basarnas, Wamenhan di Kantor
Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis menegaskan kemandirian industri
pertahanan itu merupakan tindak lanjut atas visi dan misi pertahanan negara.
"Kita harus mampu mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan besar, yaitu tercapainya kemandirian
industri pertahanan Indonesia. Saya yakin bahwa upaya kita akan memberikan
kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pertahanan nasional dan peningkatan
daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global," kata
Wamenhan.
Dia melanjutkan kemandirian industri pertahanan juga menjadi tujuan puncak dari
kebijakan industri pertahanan.
"Industri pertahanan dibangun melalui peran serta pemangku kepentingan
yang aktif, sinergis, dan harmonis dalam menuju kemandirian. Sinergi dan
koordinasi aktivitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan
pembangunannya memerlukan rencana sebagai bagian integral dalam rencana
pembangunan nasional," kata Herindra.
Dalam rapat yang sama, Wamenhan juga kembali mengingatkan pentingnya membeli
produk-produk alutsista buatan dalam negeri, meskipun barang-barang itu
harganya relatif lebih mahal daripada barang impor.
Herindra mencontohkan salah satunya kebijakan pembelian kendaraan taktis buatan
Pindad, yaitu Maung. Dia menyebut meskipun ada kendaraan taktis lain buatan
luar negeri yang harganya lebih murah, tetapi TNI tetap mengupayakan membeli
Maung.
"(Maung) itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan pada TNI,
pakai! Jangan itu ya dibandingkan ya dengan mobil-mobil impor yang sudah developed,
sudah maju," ujar Wamenhan.
Dia berkeyakinan pembelian produk alutsista buatan dalam negeri itu menjadi
faktor penting yang mendukung kemandirian industri pertahanan.
"Kita terus sampaikan pihak user (pengguna) jangan dicacat itu
bahasa Jawa artinya jangan dicela, pakai saja dulu, pakai dulu, nanti kalau ada
kekurangan bisa diperbaiki," tutur Herindra.
Rapat Pleno KKIP 2024, yang dipimpin oleh Wamenhan RI, dihadiri sejumlah
pejabat yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kepala Tim Pelaksana
KKIP Letjen TNI (Purn) Dr Yoedhi Swastanto, dan perwakilan industri salah
satunya Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan. Kemudian, ada
juga perwakilan dari Mabes TNI, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI
Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI
Erwin S. Aldedharma, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI
Andyawan Martono Putra, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah.
Dalam acara yang sama, ada juga perwakilan dari Perhimpunan Industri Pertahanan
Swasta Nasional (Pinhantannas).